Rumored Buzz on reformasi intelijen

Intelijen bekerja dengan fungsi yang efektif dari lembaga intelijen yang berwujud kemampuan lembaga intelijen mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang menghalangi tercapainya kepentingan nasional Indonesia, atau disebut juga dengan pendadakan strategis, melalui penyiagaan dini (

Vigilance against a perceived communist danger remained a hallmark of Suharto's 30-yr presidency. The CIA described the massacre as "among the list of worst mass murders on the twentieth century, together with the Soviet purges with the 1930s, the Nazi mass murders during the 2nd Earth War, along with the Maoist bloodbath of the early fifties."[ten]

Info sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi knowledge).

Intelligence given that the “initial line of battle” requires adaptation for the periods and threats. The orientation in institutional growth is on the improvement that synergizes five facets; democracy along with the ideas of the rule of law, professionalism, adaptation to technological developments, the ability to read contemporary threats, and transformation from the capabilities furnished by the point out to obtain most benefits.

Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh level consumer.

untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang consumer dalam memberikan perintah.

, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.

Seluruh mekanisme kerja agar disusun untuk memastikan setiap output dari kegiatan diserahkan kepada Direktorat teknis sebagai tindaklanjut pelaksanaan bidang tugas masing-masing,” ujar JAM-Intelijen.

’) or Dual-operate of Armed Forces with the Republic of Indonesia which was delivered in 1958 and afterwards adopted in the Soeharto administration. This concept is a method for ABRI not to be under civilian Management, but simultaneously never to dominate to make sure that it turns into a army dictatorship. On 17 Oct 1952, Nasution [and Typical Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in navy affairs, and aimed the cannon muzzle for the palace.

Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.

Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.

[31] Munir Said Thalib is definitely an idealistic human legal rights activist who defends victims of violations which is ready to confront the army and law enforcement to battle for the rights of those victims. Threats of murder and intimidation to pressure Munir to stop his things to do although foremost KontraS and Imparsial (The 2 strongest human rights advocacy companies in Indonesia Started by him) are nothing at all new, such as checking and tries to thwart his protection things to do completed by elements of the safety forces immediately or indirectly.

Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.

With all the existence informasi lebih lanjut of the Regulation, intelligence posture, Firm and functions are mirrored and might be monitored by the general public and parliament. The activity that awaits Down the road is usually to supervise the implementation of the laws, which include evaluating the reform strategy of BIN and intelligence organizations within the ministerial and institutional degree (including in the army and law enforcement) so which they perform in compliance with current authorized provisions.